Sindoraya.com, Surabaya, – Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengikuti rapat koordinasi nasional yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Dirtipidter Bareskrim Polri. Rabu, (26/11/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah penegakan hukum terhadap maraknya praktik pertambangan ilegal di berbagai daerah Indonesia.
Kasubdit IV Tipidter Polda Jatim, AKBP Damus Asa, S.H., S.I.K., M.H., hadir dalam pertemuan tersebut bersama jajaran Kanit dan penyidik. Rapat yang diikuti seluruh Polda ini menitikberatkan pada penyeragaman metode penyelidikan, peningkatan kolaborasi lintas wilayah, serta efektivitas penindakan terhadap praktik tambang tanpa izin yang semakin meresahkan masyarakat.
Dalam arahannya, Dirtipidter Bareskrim Polri menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal harus dilakukan secara tegas, profesional, dan terukur. Aktivitas tambang tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak besar pada kerusakan lingkungan dan berpotensi memicu konflik sosial di daerah.
Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta memperkuat kapasitas penyelidikan, melakukan analisa lapangan secara menyeluruh, dan mempercepat proses penindakan ketika ditemukan unsur pidana.
Pada rapat tersebut, para peserta juga menerima arahan teknis mengenai penguatan strategi penyelidikan. Materi yang dibahas meliputi pemetaan wilayah rawan, teknik pendalaman informasi, pola koordinasi dengan pemerintah daerah, dan mekanisme pelaporan real time agar setiap perkembangan dapat dimonitor langsung oleh Bareskrim Polri.
AKBP Damus Asa menegaskan bahwa Polda Jawa Timur siap mendukung penuh instruksi yang diberikan Bareskrim Polri. Menurutnya, penindakan terhadap tambang ilegal di Jatim terus diperkuat mengingat masih adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang menimbulkan kerugian warga dan merusak ekosistem.
“Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi, strategi, sekaligus memperkuat sinergi dalam pemberantasan tambang ilegal. Kami di Polda Jatim berkomitmen menjalankan instruksi pusat secara maksimal,” ujarnya.
Melalui koordinasi terpusat ini, Polri berharap penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu meminimalkan kerusakan lingkungan. Rapat virtual tersebut juga menegaskan kembali komitmen Polri dalam menjaga sumber daya alam agar dimanfaatkan secara legal, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan penguatan strategi dan sinergi lintas wilayah, pemberantasan tambang ilegal di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, diharapkan semakin optimal dan memberikan dampak nyata bagi kelestarian lingkungan serta keamanan masyarakat.
Samsul A.
