Sindoraya.com, Jakarta, – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi melemahkan otoritas Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian nasional.
Menurut Habiburokhman, narasi tersebut tidak berkembang secara alami. Sebaliknya, ia menilai ada pihak tertentu yang secara sengaja menggulirkannya untuk mengurangi peran presiden dalam mengendalikan kebijakan strategis keamanan dan penegakan hukum.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut pihak-pihak tersebut berasal dari kelompok yang sebelumnya berseberangan secara politik dengan Presiden Prabowo. Karena itu, ia menilai wacana tersebut memiliki muatan politis yang kuat.
“Wacana Polri di bawah kementerian sangat mungkin sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan pada akhirnya melemahkan negara,” tegas Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden memastikan efektivitas komando dan kebijakan nasional. Jika struktur tersebut berubah, maka koordinasi strategis akan melemah dan pengambilan keputusan berpotensi melambat.
Habiburokhman juga menekankan bahwa posisi Polri tidak lahir dari pertimbangan administratif semata. Sebaliknya, reformasi kepolisian telah menetapkannya secara tegas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.
Menurutnya, ketentuan tersebut lahir dari evaluasi sejarah ketika kepolisian berfungsi sebagai alat represif kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi menempatkan Polri sebagai institusi profesional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Di sisi lain, Habiburokhman menilai wacana perubahan struktur Polri sebagai narasi ahistoris dan menyesatkan. Ia menegaskan bahwa narasi tersebut tidak menawarkan solusi nyata atas persoalan yang selama ini dikritik publik.
Ia menjelaskan bahwa kritik masyarakat lebih sering menyasar perilaku oknum, bukan kelembagaan Polri secara keseluruhan. Karena itu, perubahan struktur institusi tidak otomatis menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pembenahan Polri harus fokus pada perbaikan internal dan konsistensi reformasi, bukan sekadar memindahkan posisi kelembagaan,” ujarnya.
Melalui pernyataan ini, Habiburokhman berharap masyarakat memahami posisi strategis Polri dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk mendukung Transformasi Polri agar tetap sejalan dengan semangat reformasi dan peningkatan pelayanan publik.
Samsul A.
