Sindoraya.com, Surabaya – Viral video pengerusakan salah satu kantor ormas di ruas jalan Darmo patut disesalkan. Isu yang mengangkat persoalan Ras atau Suku di Kota Surabaya seharusnya tak perlu terjadi.
Gus Muhdor Ali, Sekretaris Umum DPP Gerakan Pemuda Jawa Madura Bersatu (Jawara) mengatakan, pihaknya meminta semua pihak untuk menahan diri agar kesalahpahaman tidak semakin meluas. Surabaya, kata Muhdor adalah rumah bagi semua suku, agama dan ras manapun.
“Kami hargai semua perbedaan, karena itulah perwujudan Pancasila yang selalu disampaikan oleh Pak Wali Kota. Surabaya milik bersama dan rumah kita. Semua pihak harus menjaga dan menahan diri, jangan terpancing oleh provokasi baik secara langsung maupun di media sosial,” ujarnya.
Dia menyebut, aksi yang dipicu adanya pihak tertentu bersengketa dengan nenek Elina beberapa waktu lalu. Gus Muhdor menyampaikan agar persoalan tersebut menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Semua harus bersatu demi Surabaya. Kami (Jawara) sangat yakin dengan penegakan hukum saat ini. Kami juga instruksikan agar seluruh anggota Jawara yang terdiri dari rumpun Jawa dan Madura tetap tenang.” Ungkapnya.
Muhdor sangat mendukung upaya Wali Kota Surabaya dalam menjaga kenyamanan dan keamanan seluruh warga. Terlebih, lanjut Muhdor, program Pemkot Surabaya yakni Kampung Pancasila yang sudah menggambarkan situasi kerukunan dan gotong royong masyarakat Surabaya hingga tingkat kampung-kampung.
Ketua Dewan Pembina DPP Jawara, H. Hasan, mengatakan, pihaknya memastikan sangat menghormati Kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang bisa mengayomi semua warga dari berbagai macam suku dan agama.
“Beliau (Eri Cahyadi) sudah teruji, kami yakin persoalan yang menyangkut masalah suku dan agama tidak bisa membesar di Surabaya. Kami, hidup dan mencari nafkah di Surabaya. Tentu sudah sepantasnya kami juga menjaganya,”tegas Hasan.
Dia berharap, aparat kepolisian dan Pemkot Surabaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terutama bersentuhan dengan suku dan agama tertentu. “Sekali lagi, kami akan dukung jika ada penegakan hukum yang kasus mengatasnamakan suku dan agama tertentu.” Pungkasnya.
( Tim/red )
