Sindoraya.com, Surabaya, – Ratusan massa dari Paguyuban Jagal dan Pedagang Daging Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana relokasi RPH Pegirian ke kawasan Tambak Osowilangun (TOW).
Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB di depan kantor RPH Pegirian, Jalan Pegirian Nomor 258 Surabaya, sebelum bergerak menuju Gedung DPRD. Dalam aksi tersebut, demonstran membawa spanduk tuntutan serta lima ekor sapi sebagai simbol penolakan relokasi.
Koordinator aksi, Abdullah Mansyur, menyampaikan bahwa relokasi RPH berpotensi menambah biaya distribusi, menaikkan harga daging di pasaran, serta mengancam keberlangsungan usaha para jagal dan pedagang kecil. Selain itu, lokasi relokasi yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dinilai berisiko terhadap kualitas dan keamanan daging.
Aksi sempat memanas ketika sebagian massa mencoba memasuki area DPRD dengan membawa seekor sapi. Namun, Abdullah Mansyur bersama sejumlah tokoh pendamping aksi segera mengimbau massa agar tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas.
Mediasi kemudian dilakukan di ruang rapat DPRD Kota Surabaya dan diterima Wakil Ketua DPRD Surabaya Arief Fathoni S.H. didampingi unsur kepolisian dan TNI. Dalam pertemuan tersebut, Abdullah menegaskan bahwa para jagal dan pedagang daging datang secara mandiri tanpa membawa kepentingan organisasi tertentu.
“Kami tidak pernah diajak berdialog terkait rencana pemindahan RPH. Tiba-tiba muncul surat edaran yang memaksa kami pindah. Jika relokasi tetap dilakukan, banyak jagal dan karyawan terancam kehilangan pekerjaan,” tegas Abdullah.
Sementara itu, tokoh aksi sekaligus warga Semampir, Baihaki Akbar, menilai kebijakan relokasi belum didukung kesiapan fasilitas serta perencanaan yang matang. Ia menyebut minimnya sosialisasi telah memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Kami diminta pindah paling lambat Maret, sementara tempat baru belum layak dan dialog hampir tidak ada. Pemerintah seharusnya membuka ruang komunikasi, bukan memaksakan kebijakan,” ujar Baihaki.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arief Fathoni S.H. menyatakan bahwa DPRD bersifat kolektif-kolegial dan tidak dapat mengambil keputusan sepihak. Seluruh aspirasi massa akan ditampung dan dibahas bersama pimpinan serta komisi terkait.
“Aspirasi panjenengan semua kami terima dan akan kami musyawarahkan agar ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak,” kata Arief Fathoni.
DPRD Surabaya juga berkomitmen menggelar rapat lanjutan dengan menghadirkan manajemen RPH guna membuka ruang dialog. Bahkan, DPRD menyatakan kesediaannya menandatangani surat penolakan relokasi dengan catatan komunikasi tetap dibangun.
Usai dari DPRD, massa melanjutkan aksi ke Balai Kota Surabaya. Dalam audiensi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan manajemen PD RPH, Pemkot menegaskan bahwa relokasi RPH Pegirian merupakan bagian dari program penataan kota dan pengembangan kawasan Wisata Religi Ampel.
Meski dialog dibuka, perwakilan jagal dan pedagang menyatakan tetap menolak relokasi. Mereka akan melakukan mogok kerja apabila tuntutan tidak dipenuhi. Aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 15.15 WIB dan berlangsung aman dan kondusif dengan pengamanan aparat gabungan.
( Redaksi )
