Undang Media, BPJS Kesehatan Ingatkan PP No 86 Tahun 2013

0
53

Sindoraya Surabaya

Salah satu sumber defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah dari perusahaan yang mangkir membayar iuran bagi karyawannya, diucapkan Herman Dinata Mihardja, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya saat Cangkruan bersama Media di RM. Primarasa Manyar Surabaya. (Kamis, 19/12/2019)

“Tidak taat ketentuan PP No 86 Tahun 2013, pengelola perusahaan dapat dikenai hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar,” ujarnya.

Selain itu Pengelola perusahaan juga akan dikenai Sanksi administratif yaitu tidak mendapat pelayanan publik tertentu meliputi: Perizinan usaha, izin mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketentuan sanksi juga akan diterima perusahaan apabila tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS, terang Herman.

“Tentunya, sanksi akan melewati beberapa proses diawali dengan teguran tertulis,” ujarnya.

Ditanya terkait perusahaan yang banyak mangkir, Herman menyebutkan di antaranya perusahaan outsourcing atau pengerahan tenaga kerja.

BPJS Kesehatan, menurut Herman setiap saat akan melakukan Pengawasan dan pemeriksaan di setiap perusahaan, dan siap menerima laporan dari masyarakat apabila ada dugaan pelanggaran. (nawi)