Gresik, Kompasnews.id – Teka teki mengenai buruknya kualitas proyek infrastruktur di Kabupaten Gresik mulai terungkap. Temuan di lapangan menunjukkan, rendahnya kualitas proyek infrastruktur di Kabupaten Gresik selama ini disebabkan kurangnya pengawasan. Salah satunya, kurangnya pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Patut diduga auditor internal di Dinas PUTR Kabupaten Gresik selama ini lemah dalam bidang pengawasan kualitas pembangunan infrastruktur. Keinginan orang- orang di lingkungan inspektorat dan Dinas terkait untuk mengawasi kualitas pembangunan infrastruktur juga rendah
Fakta ini bisa dilihat saat beberapa Awak Media dan LSM turun meninjau pembangunan proyek infrastruktur di Pulau Bawean, salah satunya Proyek pekerjaan pembangunan crossing jalan makam dalam kota di Desa Kotakusuma kecamatan Sangkapura kabupaten Gresik yang kini menjadi sorotan dan keluhan masyarakat setempat Pasalnya pekerjaan tersebut terindikasi penyimpangan dari RAB SPMK dari Dinas PUTR Gresik.
terlihat pengerjaan proyek tersebut lambat terkesan asal jadi, jalan di sekitar proyek jembatan dibiarkan amburadul, rusak dan becek serta licin yang mengakibatkan terganggu lalu lintas kendaraan bermotor berpotensi Lakalantas.
Pekerjaan pembangunan crossing jalan makam dalam kota Sangkapura melalui penunjukan langsung pada rekanan CV. Arachnida Contsruction selama 30 hari kalender dan sudah melewati masa kalender.
Dinas PUTR Gresik melalui Kabid Bina marga, Edy Pancoro mengatakan, saat dikondisikan, senin (29/1/2024) menyebut Faktor cuaca menjadi penyebab molornya pekerjaan tersebut,
“Kemarin infonya terkendala dari pembelian aspal cairnya dari pertamina yang antri pak, sekaligus pengirimannya ke bawean yang sempat terkendala gelombang tinggi..,itu saja pak,” Ungkapnya.
Untuk mengurai hal ini, Awak media dan LSM berencana akan melakukan uji kwalitas bangunan dengan menggandeng ahli kontruksi salah satu universitas ternama di surabaya, karena ada dugaan kekurangan volume pekerjaan di beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai kontrak pekerjaan.
“Termasuk kualitas beton dan semua tahapan kita periksa, untuk mengetahui kualitas konstruksi serta menaksir kebutuhan riil anggaran yang diperlukan,” Ungkap Jhon, pentolan LSM Jubir rakyat.
“Ini masih menyusun surat kepada Bupati,” Pungkasnya. (Red)
