banner 728x250

Diduga belum umumkan RUP, Dinkes Gresik tabrak Perpres

banner 120x600
banner 468x60

 

 

banner 325x300

 

Gresik,  Kompasnews.id  – Dinas Kesehatan Gresik diduga kuat melakukan pembohongan publik terkait pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024, Benarkah?

 

Dugaan tersebut disampaikan Direktur Pusat Kajian Kebijakan LSM Jubir Rakyat. Priyo Suwondo. SH. Menurutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik diduga secara sengaja menampilkan informasi bohong atau palsu pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

 

“Dalam Dinas Kesehatan Gresik, terdapat puluhan paket kegiatan yang waktu pemilihannya dicantumkan Januari 2024, tapi anehnya sampai saat ini belum dilaksanakan kegiatan pengumuman lelangnya,” ujarnya. Jumat (2/2/2024).

 

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Mukhibatul Khusnah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, kamis (1/2/2024) mengatakan jika semua masih dalam proses,

 

“Terkait Hal ini.. saat ini masih dalam proses Audit KAP dan sample pemeriksaan rutin BPK, Jadi masih proses.” ucapnya singkat.

 

Dalam pelaksanan kegiatan, diduga tidak melaksanakan sesuai peraturan perundangan, sehingga kegiatan tersebut ada indikasi terjadi Pemecahan paket untuk menghindari seleksi, sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaanya bukan saja hasilnya tidak sesuai sepesifikasi teknis akan tetapi dugaan adanya kegiatan Fiktif.

 

Diketahui, Kewajiban mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran mutlak dilaksanakan karena beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (Perpres 70 tahun 2012) telah menyatakan dengan tegas beserta sanksinya.

 

Namun faktanya masih cukup signifikan jumlah Pengguna Anggaran pada K/L/D/I yang tidak mematuhi. Tindakan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) walaupun hanya sekedar mengingatkan kepada PA/KPA juga tidak kunjung muncul dalam pemberitaan di media, biasanya masalah dibawa pada forum-forum diskusi di dalam kelas pengadaan barang/jasa atau Bimbingan Teknis di Satuan Kerja.

 

Kewajiban mengumumkan RUP juga menjadi ranahnya UU 14/2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik, kewajiban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  mengumumkan RUP dikandung maksud agar para penyedia barang/jasa mempunyai waktu bersiap diri sekaligus bukti bahwa K/L/D/I tersebut telah melakukan prinsip-prinsip dasar pengadaaan barang/jasa yakni terbuka dan transparan.(Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *