Sindoraya.com, Pasuruan – Video yang diduga memperlihatkan tiga perangkat Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, mengonsumsi minuman keras (miras) di lingkungan balai desa menuai sorotan masyarakat dan kalangan aktivis. Ketiganya mengakui sosok dalam video tersebut adalah diri mereka saat mengikuti audiensi bersama jajaran Muspika Gondangwetan, Jumat (20/11/2026).
Audiensi dipimpin Camat Gondangwetan, Agus Hariyanto, A.Md.LLAJ, S.E., M.M., untuk mengklarifikasi pengaduan masyarakat sekaligus meminta kejelasan tindak lanjut atas video yang beredar.
Dalam pertemuan tersebut, Camat Gondangwetan menyampaikan permohonan maaf karena pihak Inspektorat belum dapat hadir. Meski demikian, menurut keterangan dalam audiensi, Inspektorat telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Namun, audiensi belum menghasilkan keputusan final. Ketidakhadiran Kepala Desa Sekarputih menjadi salah satu kendala karena kepala desa memiliki kewenangan dalam membina dan memberikan sanksi kepada perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Tiga Perangkat Desa Akui Sosok dalam Video
Ketua LSM Trinusa Pasuruan Raya, Erik, mengatakan pihaknya menerima pengaduan masyarakat yang disertai bukti video. Pengaduan tersebut kemudian disampaikan melalui surat resmi dengan mencantumkan nama-nama perangkat desa yang diduga terlibat.
Dalam audiensi, tiga perangkat desa yang menjadi sorotan turut hadir. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam forum, ketiganya mengakui bahwa sosok dalam video dugaan konsumsi miras tersebut adalah diri mereka.
Erik menyebut, berdasarkan informasi dan pengaduan yang diterima, peristiwa itu diduga terjadi dalam dua kesempatan, yakni 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 WIB dan 29 September 2026 sekitar pukul 12.14 WIB.
Ia menilai dugaan konsumsi miras di lingkungan balai desa, terlebih jika dilakukan saat jam kerja dengan mengenakan seragam dinas, merupakan tindakan yang tidak pantas dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
“Kami ingin ada klarifikasi langsung dalam forum audiensi ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat agar pengaduan masyarakat terkait dugaan miras ini jelas peristiwanya,” ujar Erik, Jumat (20/11/2026).
LSM Desak Sanksi Tegas Jika Pelanggaran Terbukti
Erik menegaskan, persoalan tersebut tidak semestinya hanya diselesaikan melalui teguran informal apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius. Ia mendesak pemerintah desa dan pihak berwenang mengambil tindakan tegas terhadap tiga perangkat desa yang menjadi sorotan.
Ia juga merujuk pada sejumlah ketentuan yang menurutnya mengatur larangan dan sanksi bagi perangkat desa. Ketentuan tersebut antara lain Undang-Undang Desa, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2022, serta aturan lain yang berkaitan dengan sanksi pemberhentian.
Meski demikian, pemberian sanksi harus melalui pemeriksaan dan pembuktian serta mengikuti prosedur sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian desa yang berlaku.
AMCD Soroti Teguran Lisan Tanpa Administrasi
Kritik juga disampaikan Ketua LSM AMCD, Hanan. Ia menilai dugaan perilaku tersebut berpotensi mencederai wibawa pemerintahan desa dan memberikan contoh buruk kepada masyarakat, terlebih jika benar terjadi di lingkungan kantor pelayanan publik.
Hanan menyayangkan apabila penanganan sebelumnya hanya berupa teguran lisan tanpa dokumentasi administrasi secara tertulis. Ia meminta pemerintah desa memperjelas proses pembinaan terhadap perangkat yang bersangkutan.
“Saya menyayangkan desa hanya menegur secara lisan, tidak membuat surat secara tertulis. Mohon Ibu Sekdes memberikan SP1 dan SP2 biar ada bukti administrasi,” tegas Hanan.
Menurutnya, setiap teguran yang telah diberikan seharusnya terdokumentasi agar dapat menjadi dasar evaluasi dan pembinaan. Dengan begitu, penanganan dugaan pelanggaran disiplin tidak berhenti tanpa kejelasan.
Ketidakaktifan Kepala Desa Ikut Dipersoalkan
Selain dugaan konsumsi miras, Hanan turut menyoroti dugaan ketidakaktifan Kepala Desa Sekarputih dalam menjalankan tugas selama lebih dari satu tahun.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena kepala desa memiliki tanggung jawab mengawasi dan membina perangkat desa, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
Hanan meminta pihak berwenang memeriksa dugaan ketidakaktifan tersebut secara objektif agar persoalan itu tidak sekadar menjadi isu di tengah masyarakat.
Inspektorat dan DPMD Diminta Turun Tangan
LSM AMCD menyatakan akan menunggu keterlibatan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hanan juga mendorong pelibatan kepolisian apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran hukum. Ia mengaku menduga adanya kemungkinan konsumsi minuman oplosan dalam video yang menjadi bahan pengaduan. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai dan akan menyurati Bupati Pasuruan untuk memberikan sanksi tegas,” kata Hanan.
Hingga audiensi berlangsung, belum ada keputusan final terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan tiga perangkat Desa Sekarputih tersebut. Tindak lanjut dari Inspektorat, DPMD, dan pemerintah desa masih dinantikan.
Masyarakat menunggu hasil pemeriksaan yang transparan serta langkah penegakan disiplin sesuai aturan. Kejelasan penanganan diperlukan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada forum audiensi dan teguran tanpa kepastian tindak lanjut.
(Tim/red)












