Sindoraya.com, Surabaya, – Misteri mengenai dugaan persoalan di Lapas Kelas IIA Bojonegoro dan Lapas Kelas IIA Pamekasan hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Namun, pihak pemasyarakatan belum memberikan penjelasan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun langkah evaluasi terhadap oknum yang terlibat.
Oleh karena itu, Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendesak agar pimpinan lembaga tidak bersikap pasif. Mereka menilai ketidakjelasan ini justru akan merusak citra institusi negara di mata masyarakat.
Desakan Copot Menteri dan Kakanwil
Sekjen AMI, Abdul Aziz, S.H., secara tegas meminta pertanggungjawaban dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS). Selain itu, ia juga menuntut ketegasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur.
“Masalah ini bukan persoalan sepele. Jika isu sudah mencuat namun tetap tanpa penjelasan resmi, maka wajar jika publik meragukan fungsi pengawasan,” tegas Abdul Aziz.
Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa lembaga wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan secara terbuka jika memang tim sudah bekerja. Namun, jika tidak ditemukan pelanggaran, institusi tetap harus mengklarifikasi hal tersebut guna meredam spekulasi liar.
“Oleh sebab itu, jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga melindungi oknum. Intinya, transparansi adalah kewajiban mutlak institusi negara,” tambahnya dengan nada lantang.
Rencana Aksi Massa Besar-besaran
Sebagai langkah kontrol sosial yang nyata, AMI akan menggelar aksi massa besar-besaran di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur. Rencananya, aksi tersebut bakal berlangsung selama dua hari pada Rabu dan Kamis, 25-26 Februari mendatang.
Kemudian, massa akan membawa beberapa tuntutan utama sebagai berikut:
- Evaluasi Menteri: Mendesak pencopotan Menteri IMIPAS RI segera.
– Pecat Kakanwil: Meminta pencopotan Kepala Kanwil Ditjen Pas Jatim.
- Sanksi Lapas: Menuntut pemecatan Kalapas, KPLP, dan Kamtib di Bojonegoro serta Pamekasan.
– Buka Data: Menuntut publikasi resmi terkait hasil pemeriksaan internal.
Akhirnya, Abdul Aziz menekankan bahwa aksi ini merupakan jalan terakhir demi menjaga integritas lembaga. Oleh karena itu, AMI tetap akan turun ke jalan jika pihak otoritas memilih untuk terus bungkam.
“Kami pasti turun aksi jika tidak ada penjelasan yang jelas. Hal ini menyangkut marwah dan integritas lembaga negara,” tutup Abdul Aziz mengakhiri pembicaraan.
( Tim/red )
