Sindoraya.com, Surabaya, – Ruang sidang Komisi III DPR RI yang biasanya tenang, kini mendadak menjadi pusat konflik sosial yang panas. Hal ini terjadi karena Aboe Bakar Al-Habsyi dari fraksi PKS melontarkan pernyataan kontroversial saat Rapat Kerja bersama BNN dan Polri pada Selasa (7/4/2026). Akibatnya, ucapan tersebut memicu gelombang kemarahan besar dari para tokoh muda masyarakat Madura.
Dalam forum resmi itu, Aboe Bakar menyampaikan kalimat yang sangat tendensius mengenai tokoh agama di Pulau Garam. Ia menduga bahwa ada oknum Ulama dan Pesantren di Madura yang masuk dalam jaringan narkotika hanya demi mengejar keuntungan materi.
”Ulama dan Pesantren-pesantren di Madura terlibat jaringan peredaran narkotika, karena ada cuan di situ,” ujar Aboe Bakar dalam forum resmi tersebut.
Respons Tegas Aliansi Madura Indonesia
Tudingan generalis ini secara otomatis memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, terutama Aliansi Madura Indonesia (AMI). Oleh karena itu, organisasi sosial ini langsung mengambil sikap tegas untuk membela kehormatan wilayah mereka.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., menegaskan bahwa sang politisi telah melampaui batas etika yang wajar. Selain itu, ia merasa ucapan tersebut mencabik-cabik kehormatan para Ulama serta lembaga pendidikan Islam di seluruh wilayah Madura.
”Ini bukan sekadar menyinggung perasaan, tapi nama baik ulama dan pesantren di seluruh Pulau Madura sedang dicabik-cabik oleh pernyataan yang tidak berdasar tersebut,” tegas Baihaki dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Menuntut Bukti dan Transparansi Data
Selanjutnya, Baihaki menekankan bahwa setiap pernyataan dalam forum negara wajib berlandaskan pada data yang akurat. Ia juga mengingatkan agar pejabat publik bicara secara proporsional dan tidak menciptakan stigma negatif melalui generalisasi yang liar.
Baihaki kemudian mempertanyakan dasar kuat dari pernyataan politisi PKS tersebut kepada publik. Menurutnya, jika memang ada oknum yang bersalah, maka pihak berwajib harus memprosesnya secara spesifik dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
“Kalau memang ada oknum, silahkan diproses hukum. Tapi jangan menyamaratakan. Pernyataan seperti itu sudah mengarah pada penghakiman tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Rencana Menempuh Jalur Hukum
Lebih lanjut, AMI mendesak agar Aboe Bakar segera memberikan klarifikasi jujur kepada masyarakat luas. Jika tuntutan ini tidak terpenuhi, maka pihaknya akan segera mengambil langkah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik.
“Dalam waktu dekat, kami akan mempertanyakan bukti konkret dari pernyataan tersebut. Jika beliau tidak bisa bertanggung jawab secara data dan tidak segera melakukan klarifikasi serta permohonan maaf, kami dari AMI akan mengambil langkah hukum melaporkannya atas dasar pencemaran nama baik,” kata Baihaki.
Bahkan, ia menyebutkan bahwa polemik ini merupakan persoalan serius yang mengancam harga diri seluruh masyarakat Madura.
Persiapan Aksi Bela Kehormatan Ulama
Sebagai langkah nyata, Baihaki menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan persoalan ini menguap begitu saja. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan seluruh elemen masyarakat Madura agar bersiap melakukan pembelaan terhadap kehormatan guru dan kiai mereka.
“Saya tegaskan, ini adalah panggilan jihad. Nama baik ulama dan pesantren di Madura bukan untuk dipermainkan demi narasi politik atau sensasi di ruang rapat,” pungkasnya dengan nada tajam.
Namun, hingga berita ini terbit, pihak Aboe Bakar Al-Habsy maupun Partai PKS belum memberikan tanggapan resmi apapun. Akibatnya, ketegangan diprediksi akan terus meningkat karena isu ini berkaitan langsung dengan sensitivitas agama dan kehormatan kultural.
( Tim/red )
