Sindoraya.com, Mojokerto – Dunia pendidikan di Kabupaten dan Kota Mojokerto mendapat sorotan dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Garda Sakera, Adi Nova. Ia menilai sejumlah polemik, mulai dari dugaan penahanan ijazah hingga permintaan biaya sekolah, menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Menurut Adi Nova, pendidikan seharusnya menjadi sarana bagi siswa untuk menuntut ilmu sekaligus mempersiapkan masa depan. Namun, ia menilai persoalan biaya justru dapat menjadi beban bagi siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
“Dunia pendidikan sekarang dinilai dengan uang. Seolah-olah bangku sekolah menjadi hal yang tabu dan langkah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga-keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Padahal, mereka itu sekolah untuk mengecap pendidikan serta merencanakan masa depannya guna terlepas dari belenggu kemiskinan. Namun, belum mengalami fase menata masa depan, tapi sudah dimiskinkan oleh oknum-oknum serakah akan dunia. Bahkan, oknum-oknum tersebut menghalalkan sebuah larangan dari pemerintah,” kata Adi Nova, Kamis (1/10/2026).
Adi Nova kemudian mencontohkan salah satu sekolah di Kabupaten Mojokerto, yakni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Mojokerto. Ia menyebut adanya dugaan praktik penahanan ijazah serta permintaan uang gedung yang disebut sebagai amal jariyah sukarela, dengan nominal yang disebut mencapai jutaan rupiah.
Ia juga menyoroti kegiatan Baznas Kabupaten Mojokerto yang disebut menebus ijazah siswa yang ditahan oleh sekolah. Menurut Adi Nova, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan penahanan ijazah yang kemudian diselesaikan dengan menggunakan dana hingga ratusan juta rupiah.
“Mereka itu orang-orang berpendidikan tinggi dan sangat pintar. Makanya, mereka bisa memanfaatkan situasinya. Maindset mereka orang tua atau wali siswa tidak akan berani menolak permintaan-permintaan dari pihak sekolah yang diduga melalui komite. Karena wali siswa takut anaknya akan mendapatkan diskriminasi atau bully bahkan takut tidak mendapatkan porsi pendidikan yang merata,” ungkap Adi Nova.
Ia mengatakan keluhan dari wali siswa mulai bermunculan setelah persoalan tersebut disampaikan melalui media. Menurut dia, kondisi itu menjadi gambaran mengenai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini.
“Makanya, setelah ada yang mengungkapkan uneg-unegnya melalui rekan-rekan media, mulailah bermunculan keluhan-keluhan dari wali siswa. Inilah fakta yang terjadi saat ini. Siapa yang bisa mengelaknya. Mereka tidak dapat mengelak tetapi semakin menutup mata,” lanjutnya.
Terkait dugaan penahanan ijazah, Adi Nova menduga praktik tersebut menjadi upaya untuk menekan wali siswa yang belum memenuhi permintaan uang tertentu. Ia menilai pihak yang melakukan praktik tersebut memahami pentingnya ijazah bagi siswa yang hendak melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.
“Terkait penahan ijazah, mereka yang sudah sangat mengetahui celah-celah untuk mencari cuan (uang) tentunya sangat paham sekali. Maka dari itu, dengan dilakukan penahan ijazah, diduga kuat merupakan upaya terakhir mereka untuk mencekik wali siswa yang belum memenuhi permintaan-permintaan uang yang belum terealisasi. Mereka sangat paham sekali, untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan suatu pekerjaan, syarat mutlaknya adalah IJAZAH. Maka, dari itu, mereka sangat yakin akan ada aliran dana yang masuk ke kantong mereka,” ulas Adi Nova.
Adi Nova juga mempertanyakan peran instansi pengawasan pendidikan di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Ia menilai praktik-praktik tersebut seolah telah berlangsung cukup lama, tetapi belum mendapat tindakan sebagaimana yang diharapkannya.
“Saya miris karena banyak wali siswa yang tercekik dengan biaya-biaya sekolah yang diluar nalar. Konyolnya, praktek-praktek semacam ini diduga sudah terjadi cukup lama sekali tetapi instansi-instansi yang berwenang untuk melakukan penindakan, seolah diam, tidak berdaya dan tidak bernyawa. Sangat rugi pemerintah menggaji mereka,” kata Adi Nova.
Ia menilai kondisi tersebut membuat dunia pendidikan di Kabupaten dan Kota Mojokerto mengalami kemunduran. Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi di tengah fungsi pendidikan sebagai tempat siswa mempersiapkan masa depan.
“Saya merasa dunia pendidikan di Kabupaten/Kota Mojokerto mengalami kemunduran karena oknum-oknum yang tergiur berlembar-lembar kertas bergambar pahlawan-pahlawan tempo dulu. Dan mereka yang menerimanya, tidak memiliki rasa malu melihat gambar pahlawan yang sudah berjuang demi sebuah kata kemerdekaan,” pungkasnya.
( Tim/red )
