Sindoraya.com, Surabaya – Putusan bebas terhadap Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar menuai sorotan Aliansi Madura Indonesia (AMI). Organisasi tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mempertanyakan dasar pertimbangan hukum yang melandasi putusan banding tersebut.
Sorotan AMI berangkat dari perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri yang sebelumnya menyatakan Agustin dan Ranto bersalah dengan Pengadilan Tinggi Surabaya yang kemudian membebaskan keduanya pada tingkat banding.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan hakim. Pihaknya justru menuntut penjelasan yang transparan agar masyarakat dapat memahami dasar hukum di balik putusan yang menjadi perhatian publik.
“Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding,” tegas Baihaki Akbar.
Menurut AMI, perkara tersebut telah melewati sejumlah tahapan hukum, mulai dari penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan. Namun, hasil akhir pada tingkat banding berbeda dengan putusan pengadilan tingkat pertama.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa berupaya meminta penjelasan langsung kepada Humas Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun, pihak Humas tidak memberikan jawaban substantif mengenai alasan dan pertimbangan hukum putusan bebas tersebut. Alasannya, Humas terikat kode etik dan tidak dapat mengomentari substansi putusan hakim.
Sikap tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan AMI. Mereka mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memahami perbedaan putusan apabila pertanyaan mengenai pertimbangan hukumnya tidak memperoleh penjelasan langsung dari pihak pengadilan.
“Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan,” lanjut Baihaki.
Baihaki menegaskan, independensi hakim tidak boleh dipertentangkan dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Menurutnya, pertimbangan hukum dalam sebuah putusan harus dapat diketahui melalui mekanisme keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
AMI juga menginginkan agar Agustin dan Ranto kembali dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melalui upaya hukum yang tersedia terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Karena itu, mereka mendesak agar perkara tersebut terus dikawal dan tidak berhenti menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya,” ujar Baihaki.
Baihaki menyatakan AMI akan terus mengawal perkara tersebut serta mendorong pihak-pihak berwenang menggunakan mekanisme hukum dan pengawasan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi AMI, persoalan ini bukan semata-mata menerima atau menolak putusan hakim. Mereka menuntut agar setiap putusan pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik terhadap lembaga peradilan, menurut mereka, merupakan bagian dari kontrol sosial selama disampaikan secara konstitusional.
Melalui aksi tersebut, AMI berharap Pengadilan Tinggi Surabaya dan lembaga terkait membuka ruang keterbukaan informasi agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan tetap terjaga.
Samsul A.
