Sindoraya.com, Sampang – Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang menuai keluhan masyarakat. Kebijakan yang diharapkan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan itu justru dinilai menambah kerumitan, terutama bagi warga yang terkendala perangkat telepon pintar dan aktivasi aplikasi.
Pantauan awak media pada Senin (9/11/2026), antrean masyarakat terlihat memenuhi ruang pelayanan Dispendukcapil Sampang. Sejumlah warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan mengaku menghadapi proses yang lebih panjang akibat kendala penggunaan aplikasi IKD.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan sistem pelayanan digital. Digitalisasi semestinya memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi masyarakat.
Moch. Mahrus, Koordinator Wilayah (Korwil) Sampang media Targetnews.id, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai penerapan pelayanan berbasis IKD selama sepekan terakhir belum memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Kalau program ini berjalan tanpa kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat Sampang jangan harap pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah. Jangan sampai Sampang justru semakin tertinggal di Jawa Timur. Ini bukan mempermudah rakyat, malah menambah kesulitan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan seorang warga asal Pengarengan yang mengalami kesulitan saat mengurus e-KTP untuk istrinya. Ia mengaku terkendala karena istrinya tidak memiliki telepon genggam sendiri yang memadai untuk mengakses aplikasi IKD.
Warga tersebut kemudian mencoba menggunakan telepon genggam milik suaminya. Namun, setelah akun sebelumnya terhapus dan dilakukan upaya pembuatan akun baru, proses tersebut mengalami kendala sehingga pengurusan e-KTP istrinya tidak berhasil.
Persoalan serupa dialami Idrus, warga Pengarengan Ragung yang bekerja sebagai sopir tangki air. Ia mengaku kesulitan mengurus KTP karena proses melalui sistem IKD tidak berjalan lancar. Idrus harus menunggu proses penerimaan sistem yang dinilainya menyulitkan.
Berbagai keluhan tersebut menunjukkan bahwa penerapan layanan digital belum sepenuhnya mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan perangkat, kemampuan menggunakan teknologi, hingga kendala aktivasi aplikasi menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Selain itu, muncul cerita mengenai konflik rumah tangga yang dikaitkan dengan persoalan pengurusan dokumen kependudukan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab terjadinya kekerasan.
Dispendukcapil Sampang dinilai perlu segera mengevaluasi pelaksanaan pelayanan IKD. Sistem digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan menjadi penghalang bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.
Ketersediaan pelayanan alternatif juga perlu menjadi perhatian, khususnya bagi warga yang tidak memiliki telepon pintar, mengalami kendala aktivasi IKD, maupun menghadapi gangguan sistem. Pelayanan manual atau pendampingan petugas perlu dipastikan tetap tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini juga diharapkan menjadi perhatian Bupati Sampang H. Slamet Junaidi. Semangat peningkatan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah daerah harus benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Sebagaimana prinsip yang ditegaskan Bupati Sampang, “Kalau mudah jangan dipersulit.”
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret Dispendukcapil Sampang dalam menyikapi berbagai keluhan tersebut. Evaluasi kebijakan dan solusi bagi warga yang mengalami kendala menjadi penting agar penerapan IKD benar-benar mendukung kemudahan pelayanan administrasi kependudukan, bukan justru menambah beban masyarakat.
(Tim/red)
