Sindoraya.com, Demak – Status jabatan Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, berinisial M Asik, menjadi sorotan setelah beredar foto dirinya bersama Bupati Demak dan sejumlah staf Pemerintah Kabupaten Demak di Kantor Kecamatan Dempet.
Dalam foto tersebut, M Asik terlihat mengenakan pakaian dinas harian (PDH) berwarna khaki yang identik dengan seragam aparatur pemerintahan. Keberadaannya dalam kegiatan itu menjadi perhatian karena ia disebut telah berstatus sebagai narapidana.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status jabatan M Asik dan tindak lanjut administrasi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi mengenai penerbitan Surat Keputusan (SK) pemberhentian terhadap yang bersangkutan.
Belum ada pula penjelasan resmi mengenai kapasitas M Asik saat berada di Kantor Kecamatan Dempet dengan mengenakan seragam dinas. Waktu dan konteks pengambilan foto tersebut juga masih memerlukan klarifikasi.
Secara hukum, status jabatan kepala desa yang telah dijatuhi pidana perlu ditelaah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan status jabatan dan proses pemberhentian harus mengacu pada status hukum, jenis tindak pidana, putusan pengadilan, serta prosedur administrasi yang berlaku. Karena itu, status M Asik tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan foto atau informasi yang beredar.
Pemerintah Kabupaten Demak, termasuk Bupati Demak dan perangkat daerah terkait, perlu memberikan penjelasan mengenai status jabatan M Asik serta perkembangan administrasi pemberhentiannya apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pihak Kecamatan Dempet juga perlu memberikan klarifikasi mengenai konteks kegiatan yang melibatkan M Asik, termasuk waktu pengambilan foto dan kapasitasnya saat berada di kantor kecamatan.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Bupati Demak maupun pihak Kecamatan Dempet belum diperoleh. M Asik dan pihak-pihak terkait tetap memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan atau tanggapan.
Kepastian mengenai status jabatan dan proses administrasi pemberhentian diperlukan agar persoalan ini dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan hukum dan keterangan resmi pemerintah daerah.
( Tim/red )
