Sindoraya.com, Surabaya, – Ketua II PC PMII Surabaya, Abdul Azis, mengkritik 100 hari kepemimpinan PKC PMII Jawa Timur. Ia menilai kepengurusan saat ini belum mampu menghadirkan arah gerakan yang berpihak kepada kader maupun masyarakat.
Kritik tersebut muncul karena PKC PMII Jawa Timur masih minim melibatkan cabang di daerah dalam proses konsolidasi. Selain itu, pengurus PKC juga belum aktif merespons berbagai persoalan sosial yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.
Ia menilai kepemimpinan PKC PMII Jawa Timur saat ini lebih fokus pada agenda seremonial dan simbol organisasi. Di sisi lain, pengurus dinilai belum maksimal memperkuat kaderisasi maupun advokasi sosial.
“Seratus hari adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah kepemimpinan organisasi. Tetapi yang terlihat justru dominasi pencitraan dan agenda formal, sementara isu-isu rakyat dan aspirasi cabang semakin jauh dari perhatian,” tegas Abdul Azis.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi sejumlah cabang PMII di daerah yang mulai kehilangan ruang dialog secara sehat. Menurutnya, PKC seharusnya menjadi ruang konsolidasi bersama sekaligus memperkuat perjuangan kader di Jawa Timur.
Karena itu, Abdul Azis meminta PKC PMII Jawa Timur membuka ruang komunikasi yang lebih kolektif dengan seluruh cabang. Ia juga menegaskan kepengurusan tidak boleh berjalan secara elitis atau hanya berpusat pada kepentingan tertentu.
Tak hanya menyoroti persoalan internal, Abdul Azis juga mengkritik sikap PKC PMII Jawa Timur dalam beberapa momentum perjuangan masyarakat. Kritik tersebut muncul setelah pengurus dinilai kurang aktif merespons isu sosial di tengah masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi sorotan ialah persoalan kesejahteraan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Banyak elemen masyarakat sipil turun mengawal kepentingan pekerja dan kaum mustadh’afin. Namun, elit organisasi justru lebih sering berada di sekitar agenda kekuasaan.
Abdul Azis juga mencontohkan keterlibatan elit PMII dalam agenda misi dagang ke luar negeri. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak memiliki urgensi langsung terhadap kebutuhan rakyat kecil.
“Ini menjadi ironi gerakan. Ketika rakyat membutuhkan keberpihakan dan pengawalan isu sosial, organisasi justru lebih nyaman berada di lingkar seremoni kekuasaan. PMII tidak boleh kehilangan watak kritis dan keberpihakannya kepada masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Abdul Azis menegaskan kondisi tersebut harus menjadi bahan refleksi serius bagi masa depan gerakan PMII di Jawa Timur. Menurutnya, organisasi kader harus kembali pada marwah perjuangan sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang hadir bersama masyarakat.
Oleh sebab itu, ia menilai PMII tidak boleh hanya tampil dalam agenda simbolik maupun kepentingan politik semata. Sebaliknya, PMII harus menjaga keberpihakan terhadap persoalan rakyat sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.
“Kalau organisasi hanya ramai di seremoni tetapi absen di penderitaan rakyat, maka yang hilang bukan sekadar arah gerakan, tetapi juga legitimasi moral PMII di hadapan kader dan masyarakat,” pungkasnya.
( Tim/red )
