Sindoraya.com, Surabaya – Aliansi Madura Indonesia (AMI) meminta penjelasan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya terkait putusan banding yang membebaskan Ranto dan Agustin dalam perkara dugaan penggelapan uang senilai Rp5 miliar. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi AMI bersama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Pertemuan itu bertujuan memperoleh kejelasan mengenai pertimbangan hukum yang mendasari perubahan putusan dari bersalah menjadi bebas pada tingkat banding.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE., SH., menegaskan bahwa kedatangan pihaknya bukan untuk mencampuri independensi hakim, melainkan meminta penjelasan atas perbedaan putusan tersebut.
Baihaki mempertanyakan proses hukum yang telah dilalui perkara itu, mulai dari penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya yang berujung pada vonis bersalah. Namun, pada tingkat banding, kedua terdakwa justru dinyatakan bebas.
“Kami ingin mencari titik permasalahan. Bagaimana mungkin perkara yang telah melalui proses penyidikan, penuntutan, bahkan telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri, kemudian di tingkat banding justru dinyatakan bebas? Masyarakat membutuhkan kepastian hukum,” tegas Baihaki.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menjelaskan bahwa dalam sistem hukum acara pidana, hakim berwenang menyatakan terdakwa bersalah apabila terbukti atau membebaskannya apabila tidak terbukti.
Ia juga menerangkan bahwa pemeriksaan banding merupakan mekanisme kontrol dan koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, majelis hakim tingkat banding memiliki kewenangan untuk menilai kembali perkara yang diajukan.
Terkait substansi putusan bebas Ranto dan Agustin, Ketua Pengadilan Tinggi menyatakan tidak dapat memberikan komentar ataupun dukungan terhadap putusan tertentu karena harus menghormati independensi majelis hakim yang memeriksa perkara.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang menemukan dugaan kesalahan dalam proses peradilan dapat mengajukan pengaduan melalui mekanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, penjelasan tersebut belum menjawab sejumlah pertanyaan utama AMI. Di antaranya mengenai unsur tindak pidana yang dinilai tidak terpenuhi, pertimbangan majelis hakim dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi, serta alasan hukum yang menyebabkan perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya.
Ketua Pengadilan Tinggi juga menjelaskan bahwa setiap putusan perkara menjadi bagian dari keterbukaan informasi pengadilan dan diunggah melalui aplikasi resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa kritik dan saran masyarakat tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol terhadap lembaga peradilan.
Baihaki menegaskan bahwa AMI menghormati independensi kekuasaan kehakiman. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tertutupnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mempertanyakan putusan pengadilan.
“Kalau Pengadilan Negeri menyatakan seseorang bersalah, kemudian Pengadilan Tinggi menyatakan bebas, tentu ada pertimbangan hukum yang mendasarinya. Kami ingin mengetahui secara terang dan objektif apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak putusan pengadilan terhadap hak-hak pihak yang merasa dirugikan. Menurut Baihaki, kepastian hukum harus dapat dirasakan semua pihak, baik terdakwa maupun korban.
Sebagai tindak lanjut audiensi, AMI menyatakan akan terus mengawal perkara tersebut dan mempertimbangkan langkah lanjutan melalui mekanisme hukum maupun penyampaian aspirasi di muka umum.
AMI juga berencana menggelar aksi demonstrasi di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
“Kami tidak meminta hakim menghukum seseorang karena tekanan massa. Kami meminta agar hukum ditegakkan secara objektif dan setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, jelaskan melalui pertimbangan hukum yang dapat diuji secara terbuka,” tutup Baihaki.
AMI menegaskan bahwa langkah tersebut bukan semata-mata untuk mempersoalkan putusan bebas, melainkan mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
(Tim/red)












