Sindoraya.com, Sragen – Pengakuan seorang narasumber yang beredar melalui media sosial TikTok memunculkan dugaan permintaan uang hingga Rp15 juta kepada keluarga orang yang diamankan dalam perkara penyalahgunaan obat keras jenis Dobel L atau pil koplo. Informasi tersebut juga menyinggung dugaan keterlibatan seorang oknum pengacara serta penanganan perkara yang disebut berkaitan dengan wilayah hukum Polres Ngawi.
Dalam pengakuannya, narasumber menyebut seorang orang tua diduga harus menjual sapi untuk memenuhi permintaan uang sekitar Rp15 juta setelah anaknya diamankan dalam perkara pil Dobel L. Namun, hingga kini belum terverifikasi siapa pihak yang meminta maupun menerima uang tersebut.
Narasumber juga menyebut seorang oknum pengacara berinisial H yang diduga menjadi perantara dalam proses tersebut. Identitas, peran, serta kebenaran dugaan keterlibatan yang bersangkutan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Menurut narasumber, dugaan kejadian serupa disebut pernah terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Sragen. Di wilayah Sumberlawang, Kecamatan Miri, satu orang diklaim harus mengeluarkan uang sekitar Rp15 juta.
Sementara itu, di wilayah Denanyar, Kecamatan Tangen, narasumber menyebut terdapat tiga orang yang masing-masing diduga mengeluarkan uang dengan nominal serupa. Jika klaim tersebut benar, total uang yang dikeluarkan mencapai Rp45 juta.
Selain dugaan permintaan uang, narasumber juga menyinggung adanya sejumlah orang yang disebut diserahkan ke pondok pesantren untuk menjalani rehabilitasi setelah proses penanganan perkara.
Ia mengaku memperoleh informasi serupa dari sejumlah laporan pemerintah desa dan kepala desa yang disebut pernah mengurus persoalan pil koplo.
Namun, belum diketahui apakah penyerahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme rehabilitasi resmi, apa dasar hukumnya, serta apakah keluarga dibebani biaya tertentu.
Dugaan Keterlibatan Oknum dan Aliran Uang Perlu Diklarifikasi
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah sejumlah unggahan dan komentar masyarakat di media sosial mempertanyakan dugaan keterlibatan aparat Polres Ngawi dalam penanganan perkara pil koplo yang disebut terjadi di wilayah Sragen.
Berkembang pula klaim mengenai dugaan penempatan orang yang diamankan di luar kantor kepolisian hingga permintaan sejumlah uang kepada keluarga.
Seluruh informasi tersebut masih berupa pengakuan dan klaim yang beredar. Belum ada bukti terverifikasi maupun keterangan resmi yang dapat memastikan adanya pelanggaran atau keterlibatan pihak tertentu.
Meski demikian, informasi tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sejumlah hal perlu diklarifikasi, mulai dari kemungkinan adanya koordinasi resmi antara Polres Ngawi dan aparat kepolisian di wilayah Sragen dalam penanganan perkara tersebut, hingga lokasi penempatan orang-orang yang diamankan selama proses pemeriksaan.
Selain itu, perlu dijelaskan apakah penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Kebenaran dugaan permintaan uang Rp15 juta kepada keluarga, pihak yang menerima uang tersebut, serta dasar hukum pembebanannya juga perlu dipastikan.
Mekanisme penyerahan ke pondok pesantren turut memerlukan penjelasan, terutama apakah kegiatan tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi resmi yang memiliki prosedur dan pertanggungjawaban biaya.
Propam Diharapkan Menelusuri Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Masyarakat berharap Polres Ngawi segera memberikan penjelasan untuk menjawab berbagai dugaan yang berkembang. Klarifikasi diperlukan agar persoalan ini tidak semakin meluas dan berdampak terhadap kepercayaan publik kepada institusi kepolisian.
Apabila terdapat laporan disertai bukti pendukung mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan, Propam Polri maupun instansi pengawas terkait diharapkan melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.
Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, klarifikasi resmi juga diperlukan untuk memulihkan nama baik pihak-pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut.
Penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh menjadi ruang bagi praktik transaksional. Keluarga yang menghadapi persoalan hukum berhak memperoleh kepastian prosedur, perlindungan hukum, serta informasi yang transparan.
Sragen bukan ATM. Masyarakat bukan objek untuk dipermainkan.
Kritik tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap institusi kepolisian, melainkan bagian dari kontrol sosial agar setiap aparat menjalankan tugas sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi integritas.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi resmi dari Polres Ngawi maupun pihak-pihak yang disebut dalam pengakuan narasumber. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
(Tim/red)












