Pemerintahan

Garad Soroti Anggaran Bakesbangpol Jatim Rp12,7 Miliar, Ancam Demo

×

Garad Soroti Anggaran Bakesbangpol Jatim Rp12,7 Miliar, Ancam Demo

Sebarkan artikel ini

Sindoraya.com, Surabaya – Aliansi Media Rakyat Demokrasi (MRD) menyoroti dugaan persoalan transparansi pengadaan barang dan jasa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp12,7 miliar.

Sorotan tersebut mencuat setelah Sekretaris Bakesbangpol Jatim, Nurul Ansori, tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu yang ditentukan MRD atas surat addendum yang dilayangkan aliansi tersebut.

Surat susulan itu memuat koreksi validasi objek sekaligus permintaan klarifikasi mengenai sejumlah paket pengadaan yang dinilai memiliki ketidaksesuaian dalam mekanisme pelaksanaannya.

Salah satu paket yang dipersoalkan adalah Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp782.806.000. MRD mempertanyakan penggunaan metode Pengadaan Langsung pada paket tersebut karena dinilai bertentangan dengan pernyataan tertulis Bakesbangpol Jatim sebelumnya yang menyebut telah mematuhi ketentuan E-Purchasing.

MRD juga menduga paket belanja makanan dan minuman tersebut dipecah ke dalam 19 pos sumber dana. Selain itu, aliansi mempertanyakan tidak dibukanya dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk dua paket pengadaan lainnya.

Kedua paket tersebut meliputi pengadaan suvenir fisik berupa goodie bag senilai Rp1,79 miliar dan biaya perjalanan dinas meeting dalam kota sebesar Rp1,22 miliar.

Menanggapi tidak adanya jawaban atas surat konfirmasi tersebut, Pimpinan Umum MRD Grup, Achmad Anugrah, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai sikap diam pejabat terkait tidak mencerminkan keterbukaan informasi yang seharusnya dijalankan badan publik.

“Batas waktu 2×24 jam yang kami berikan sudah lewat jauh, namun Sekretaris Bakesbangpol Jatim justru memilih bersembunyi di balik sikap bungkam. Ini membuktikan bahwa mereka tidak mampu menjawab kontradiksi argumen mereka sendiri terkait paket mamin Rp 782 juta yang menabrak aturan threshold Pengadaan Langsung, serta tidak berani membuka rincian harga satuan suvenir Rp 1,79 miliar kepada publik,” tegas dia di Surabaya, Senin (16/11/2026).

Achmad, yang akrab disapa Garad, mengatakan MRD sebelumnya telah menempuh pendekatan persuasif melalui korespondensi administratif. Namun, menurut dia, upaya tersebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

Karena itu, MRD berencana menggelar demonstrasi di depan kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Jalan Putat Indah, Surabaya. Aksi tersebut rencananya melibatkan elemen massa dari LSM GARAD Indonesia dan jaringan jurnalis.

Mereka akan mendesak Sekretaris Bakesbangpol Jatim menemui massa aksi sekaligus membuka dokumen pengadaan yang menjadi sorotan.

“Jika transparansi ditutup rapat di meja birokrasi, maka jalanan adalah mimbar keadilan kami. Dalam waktu dekat, kami bersama elemen massa dari LSM GARAD Indonesia dan jaringan jurnalis akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur di Jalan Putat Indah. Kami akan menuntut Sekretaris Bakesbangpol keluar menemui massa dan membuka seluruh dokumen pengadaan belasan miliar tersebut,” ujarnya.

Selain menyiapkan demonstrasi, Achmad menyatakan MRD tengah merampungkan pemberkasan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Menurut dia, laporan itu akan memuat sejumlah persoalan dan dugaan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan yang selama ini dipertanyakan pihaknya.

“Aksi demo nanti adalah peringatan keras agar tidak ada lagi pejabat publik yang mempermainkan uang rakyat dengan dalih administrasi. Setelah dari jalanan, berkas lengkap kontradiksi pengadaan ini langsung kami kawal masuk ke Kejaksaan untuk diusut tuntas secara hukum,” pungkasnya. 

 

(Tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!