Pemerintahan

Kapolda Jatim Serap Aspirasi Pengusaha Sound Karnaval, Tekankan Keselamatan dan Ketertiban

×

Kapolda Jatim Serap Aspirasi Pengusaha Sound Karnaval, Tekankan Keselamatan dan Ketertiban

Sebarkan artikel ini

Sindoraya.com, Surabaya – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak para pengusaha sound system dan sound karnaval di Jawa Timur berkomitmen menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam setiap penyelenggaraan hiburan.

Ajakan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system dan sound karnaval se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.

Kapolda mengatakan, FGD tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi para pengusaha sekaligus membangun kesepahaman agar kegiatan hiburan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan tetap menghormati nilai sosial serta keagamaan.

“Kami ingin berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi para pengusaha sound system. Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Ia menekankan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari keselamatan peserta dan penonton, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, hingga kepatuhan terhadap norma kesusilaan. Penggunaan fasilitas umum serta pengaturan waktu dan lokasi kegiatan juga perlu diperhatikan.

Kapolda turut mengingatkan agar penyelenggaraan hiburan tidak mengganggu lingkungan tempat ibadah, pondok pesantren, fasilitas pendidikan, maupun aktivitas masyarakat di sekitarnya.

“Jawa Timur memiliki nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang kuat. Karena itu, kegiatan hiburan harus tetap menghormati norma dan kehidupan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya.

Untuk memperkuat komitmen tersebut, Kapolda mendorong para pengusaha sound system membangun kesepakatan dengan penyelenggara kegiatan. Ketentuan mengenai keselamatan dan ketertiban diharapkan tercantum dalam perjanjian kerja atau kontrak penyewaan.

Para pengusaha juga diharapkan berperan aktif mencegah pelanggaran. Jika ditemukan kondisi yang membahayakan keselamatan atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mereka didorong menghentikan operasional sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil pembahasan FGD selanjutnya akan menjadi bahan penyelarasan dengan ketentuan dan surat edaran bersama yang telah diterbitkan pada 2025.

Sementara itu, Kapolda menjelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah, sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui forum tersebut, Polda Jatim berharap terbangun kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha sound system, penyelenggara kegiatan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat.

“Hiburan masyarakat tetap dapat berjalan, tetapi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya. 

 

Samsul A.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!