Sindoraya.com, Surabaya – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), pemilik restoran sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor, sebagai tersangka.
FD diduga mengeksploitasi 19 orang pekerja, termasuk satu anak. Pengungkapan kasus ini disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).
Jules mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Jatim dalam memberantas perdagangan orang sekaligus melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk eksploitasi.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.
Ia menegaskan, penanganan perkara TPPO tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.
“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan eksploitasi terhadap para pekerja berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Tersangka merekrut para pekerja melalui media sosial dan mengikat mereka dengan perjanjian kerja. Meski restoran belum beroperasi, para pekerja diduga dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Para pekerja menerima upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Mereka juga diancam denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan berakhir.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.
Dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan dengan tetap mengutamakan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.
Penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, dan dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk tindak pidana perdagangan orang, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
Kombes Pol Ganis memastikan penyidikan masih berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polda Jatim juga berkomitmen memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang dibutuhkan.
Untuk mendukung perlindungan dan pemulihan korban, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur guna menyediakan rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan.
Selain itu, koordinasi dilakukan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kombes Pol Ganis juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, terutama untuk bekerja di luar negeri.
“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.
Samsul A.
