Sindoraya.com, Jombang – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026). Layanan ini bertujuan memudahkan pekerja berkonsultasi, menyampaikan pengaduan, serta memperoleh fasilitasi dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya Polri memperkuat pelayanan dan perlindungan hak-hak pekerja. Melalui Desk Ketenagakerjaan, pekerja dapat menyampaikan pengaduan dan aspirasi serta memperoleh fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ini dihadiri Pejabat Utama Mabes Polri, jajaran Forkopimda Jawa Timur, Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, serta perwakilan berbagai serikat pekerja dan buruh.
Dalam sambutannya, Suyudi mengatakan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan diluncurkan secara serentak di 35 kesatuan kewilayahan di bawah naungan 14 Polda.
“Hari ini kita baru saja meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat kewilayahan. Layanan ini diluncurkan secara serentak pada 35 kesatuan kewilayahan di bawah naungan 14 Polda,” ujar Kapolri.
Ia menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan menjadi salah satu saluran bagi pekerja untuk berkonsultasi, menyampaikan pengaduan dan aspirasi, serta mendapatkan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
Layanan tersebut juga dapat menindaklanjuti persoalan ketenagakerjaan apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang menjadi kewenangan kepolisian.
“Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” tegas Suyudi.
Kapolri mengungkapkan, sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali mendapatkan mata pencaharian. Selain itu, melalui sinergi dengan berbagai pihak, Polri turut memfasilitasi pemenuhan hak finansial pekerja yang sebelumnya tertahan dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.
Menurut Suyudi, capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja dan buruh, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut perlu terus diperkuat agar perlindungan pekerja berjalan seimbang dengan keberlangsungan usaha dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
“Kami terus bersinergi agar perlindungan buruh dan keberlanjutan bisnis tetap seimbang. Harapan kami, Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang serta Polres lainnya dapat menjadi pilot project bagi pengembangan layanan serupa di seluruh pelosok Tanah Air,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden KSPSI sekaligus Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, Andi Gani Nena Wea, mengapresiasi langkah Kapolri memperluas layanan Desk Ketenagakerjaan hingga tingkat Polres.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri. Hanya dalam waktu delapan hari, beliau langsung mengeksekusi langkah konkret ini hingga Desk Ketenagakerjaan resmi beroperasi hari ini,” ungkap Andi Gani.
Menurut Andi Gani, keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat mempercepat fasilitasi dan koordinasi dalam menangani berbagai persoalan pekerja. Ia mencontohkan sejumlah masalah ketenagakerjaan yang telah berlangsung cukup lama dan kemudian memperoleh titik terang melalui fasilitasi serta koordinasi antara Polri dan pemangku kepentingan terkait.
Dengan adanya layanan di tingkat Polres, pekerja diharapkan lebih mudah menyampaikan pengaduan dan memperoleh informasi ketika menghadapi persoalan terkait hak-hak mereka.
“Dengan adanya pos pelayanan di tingkat Polres, ruang bagi buruh untuk mengadu menjadi lebih terbuka lebar, terutama ketika hak-hak konstitusional mereka dirampas atau tidak dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku,” kata Andi Gani.
Selain meresmikan Desk Ketenagakerjaan, Kapolri menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial berupa sembako kepada para pekerja. Ia juga meninjau pelaksanaan bakti kesehatan gratis yang menyediakan pemeriksaan mata, laboratorium dasar, tekanan darah, rekam jantung (EKG), pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta pemberian obat-obatan bagi pekerja yang membutuhkan.
Melalui perluasan layanan ini, Polri berharap sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pekerja semakin kuat. Upaya tersebut diharapkan mendukung perlindungan pekerja, kepastian hukum, hubungan industrial yang harmonis, serta iklim investasi yang kondusif.
Samsul A.
