Sindoraya.com, Bekasi – Polres Metro Bekasi Kota menetapkan MHH (28), pimpinan sekaligus pengajar di sebuah pondok pesantren di kawasan Bekasi Selatan, sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap lebih dari 10 santriwati. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa MHH pada Jumat (9/10/2026).
Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait, mengatakan penyidik masih mendalami keterangan tersangka dan mencocokkannya dengan alat bukti serta keterangan para saksi. Penyidik juga menelusuri dugaan perbuatan yang disangkakan kepada MHH, termasuk kedudukannya di lingkungan pesantren.
Kasus ini terungkap setelah keluarga salah satu korban melapor kepada polisi pada 7 Oktober 2026. Berdasarkan pemeriksaan awal, dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi berulang kali sejak 2023 hingga September 2026.
Polisi telah mengidentifikasi lebih dari 10 santriwati yang diduga menjadi korban. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kholis Aryana, membenarkan bahwa MHH merupakan pengasuh utama pesantren tersebut, sedangkan para korban yang teridentifikasi merupakan santri perempuan.
Rentang waktu dugaan kejadian itu menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik. Polisi perlu mengungkap kronologi secara menyeluruh, termasuk bagaimana dugaan perbuatan tersebut terjadi dan apakah ada pihak lain yang mengetahui kejadian itu. Setiap kemungkinan harus diperiksa berdasarkan keterangan, alat bukti, dan fakta hukum, bukan asumsi.
Kedudukan pengasuh dalam lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam situasi seperti itu, santri dapat menghadapi hambatan untuk menyampaikan keberatan atau melaporkan tindakan yang membuat mereka tidak nyaman.
Karena itu, penyidik perlu menggali keterangan para saksi secara profesional dan memastikan proses pemeriksaan berlangsung tanpa tekanan maupun intimidasi terhadap korban dan keluarga mereka. Identitas, informasi pribadi, serta detail lain yang dapat mengungkap jati diri para santriwati juga harus dilindungi selama proses hukum berlangsung.
Polres Metro Bekasi Kota menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memberikan pendampingan serta perlindungan psikologis kepada para santriwati yang diduga menjadi korban.
Pendampingan tersebut perlu berlanjut sesuai kebutuhan korban, termasuk melalui dukungan psikologis, perlindungan keamanan, dan upaya mencegah tekanan dari lingkungan sekitar. Keluarga korban juga perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara melalui mekanisme yang sah, dengan tetap menjaga kerahasiaan pemeriksaan.
Keberanian korban atau keluarga untuk melapor merupakan bagian penting dalam pengungkapan dugaan tindak pidana. Karena itu, mereka perlu mendapat perlindungan dari stigma, intimidasi, maupun tekanan yang dapat menghambat proses hukum.
Di sisi lain, pengelola lembaga pendidikan keagamaan perlu memastikan sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan dapat diakses santri dengan aman. Lingkungan pesantren harus menjamin perlindungan peserta didik tanpa mengabaikan setiap laporan dugaan pelanggaran.
Penetapan MHH sebagai tersangka merupakan salah satu tahapan dalam proses hukum. Penyidik masih perlu memeriksa alat bukti, mengonfirmasi keterangan saksi, dan menelusuri seluruh dugaan peristiwa yang dilaporkan sesuai ketentuan hukum.
Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain atau tindakan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, penyidik perlu menindaklanjutinya berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Meski demikian, status tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Penentuan pertanggungjawaban pidana harus melalui proses peradilan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Penanganan perkara ini diharapkan dapat mengungkap dugaan tindak pidana secara menyeluruh sekaligus memastikan para santriwati yang diduga menjadi korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. Proses hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel diperlukan agar fakta perkara terungkap tanpa mengabaikan hak semua pihak.
Redaksi
