Sindoraya.com, Surabaya – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menegaskan komitmen Polda Jatim untuk mengawal persoalan ketenagakerjaan, mulai dari penetapan upah minimum 2027, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penanganan kasus buruh Pakerin.
Komitmen tersebut disampaikan saat Kapolda Jatim bersilaturahmi dengan pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur di Sekretariat DPW FSPMI Jatim, Surabaya, Rabu (4/11/2026). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya.
Silaturahmi tersebut menjadi sarana bagi kepolisian untuk memperkuat komunikasi sekaligus menyerap aspirasi pekerja, khususnya mengenai persoalan upah, PHK, dan pemenuhan hak-hak buruh.
“Persoalan upah dan PHK memang bukan semata-mata menjadi ranah kepolisian. Namun, Polda Jatim akan berupaya membantu menyelesaikan persoalan buruh, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum,” ujar Irjen Dekananto.
Kapolda meminta KSPI terus menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum menjelang 21 November 2026. Ia juga menginstruksikan jajaran Ditreskrimsus yang terlibat dalam Desk Ketenagakerjaan agar merespons dengan cepat setiap laporan pekerja.
Mengenai kasus Pakerin yang menjadi perhatian nasional, Kapolda Jatim menyampaikan bahwa Polda Jatim telah menetapkan tiga tersangka.
Kapolda juga meminta personel Ditreskrimsus dan Ditintelkam dilibatkan dalam Satgas PHK yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah ini sejalan dengan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).
Selain mengawal persoalan ketenagakerjaan, Irjen Pol Dekananto menegaskan dukungan Polda Jatim terhadap iklim investasi yang kondusif guna mendorong terciptanya lapangan kerja.
“Investasi yang berjalan dengan baik tentu akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PERDA KSPI Jawa Timur Apin Sirait mengapresiasi kehadiran Kapolda Jatim. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi menjelang penetapan upah minimum 2027.
Ketua DPW KSPI Jawa Timur Jazuli turut menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi buruh, mulai dari perbedaan upah minimum antarkabupaten/kota, PHK, hingga pemenuhan hak pesangon. Ia juga berharap kepolisian dilibatkan dalam Satgas PHK dan penanganan kasus Pakerin segera dituntaskan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolda menegaskan Polda Jatim terbuka terhadap berbagai masukan dari serikat pekerja.
“Kami sangat terbuka menerima berbagai masukan dan aspirasi. Harapan kami, silaturahmi ini menjadi sarana bersama menjaga situasi kamtibmas Jawa Timur tetap aman dan kondusif,” pungkas Irjen Pol Dekananto.
Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara kepolisian dan serikat pekerja dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jawa Timur.
Samsul A.
