Sindoraya.com, Surabaya – Dugaan penipuan dan penggelapan berkedok jasa pengurusan sertifikat tanah mencuat di Surabaya. Sejumlah korban mengaku telah menyerahkan uang dan dokumen penting kepada pihak yang menjanjikan pengurusan sertifikat. Namun, hingga batas waktu yang disepakati terlewati, proses tersebut tak kunjung menunjukkan kejelasan.
Salah satu korban bernama Laspari (68), warga Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Dalam perkara ini, turut disebut nama seorang pria berinisial Ariadi (39), warga Jalan Anggrek, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, salah satu korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp96 juta. Nilai tersebut diduga belum mencakup seluruh kerugian. Sebab, terdapat informasi mengenai pihak lain yang juga mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Dijanjikan Rampung dalam 3 hingga 12 Bulan
Dalam pengurusan tersebut, korban mengaku mendapat janji bahwa proses penerbitan surat dan sertifikat tanah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 hingga 12 bulan.
Namun, setelah tenggat waktu berlalu, korban mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai penyelesaian dokumen maupun penggunaan uang yang telah diserahkan.
“Setelah lewat waktu yang dijanjikan, tidak ada kepastian. Dokumen tidak jelas, uang yang sudah diserahkan juga tidak ada kejelasan penggunaannya,” ujar Laspari kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Laspari berharap pihak yang menjanjikan pengurusan sertifikat tersebut segera memberikan penjelasan secara terbuka dan bertanggung jawab atas persoalan yang dialami para korban.
Korban Datangi Kantor di Kawasan Ketintang
Untuk mencari kejelasan, sejumlah korban sempat mendatangi sebuah kantor di Jalan Ketintang Baru II, Surabaya. Mereka bermaksud meminta klarifikasi terkait pengurusan sertifikat tanah yang hingga kini belum terselesaikan.
Meski demikian, hubungan kantor tersebut dengan aktivitas pengurusan sertifikat yang dipersoalkan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Karena tenggat waktu yang dijanjikan telah terlewati dan menilai belum ada iktikad baik, para korban memutuskan menempuh jalur hukum.
“Langkah hukum ini kami tempuh untuk mendapatkan kepastian. Kami sudah cukup capek dibohongi terus,” tegas korban.
Para korban berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan yang akan disampaikan secara menyeluruh. Mereka meminta agar penanganan perkara mencakup penelusuran aliran uang, keberadaan dokumen asli milik korban, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
(Tim/red)
